Aksaratimes.com I 23 Juli 2024 Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan merekomendasikan 4.000 guru honorer agar didaftarkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengumuman ini disampaikan Heru setelah menghadiri pertemuan dengan kepala sekolah se-Jakarta di Jakarta International Velodrome pada Minggu (21/7).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh dua ribu kepala sekolah, termasuk Kepala Suku Dinas, pengawas, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Inspektorat. Salah satu poin penting yang disampaikan Heru adalah rekomendasi untuk memasukkan data dapodik 4.000 honorer.
“Sampaikan kepada guru bahwa 4.000 itu kita akan proses untuk direkomendasikan dapodik. Namun, data itu harus ada cut off date-nya,” ujar Heru. Heru menyebut bahwa para kepala sekolah telah menyetujui bahwa cut-off date untuk data tersebut adalah Desember 2023. Selain itu, Heru juga mengumumkan bahwa pendaftaran untuk guru Kontrak Kerja Individu (KKI) akan dibuka pada Agustus 2024 dengan kuota sebanyak 1.700 orang.
“Lagi dihitung, lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah ini kan masih ada bisa reposisi. Tadi yang ada yang menyampaikan kami ada kelebihan guru IPA. Kalau ketemu gini kan kita bisa geser di mana sekolah yang kekurangan,” tambah Heru. Heru tidak merinci jumlah pasti kekurangan guru yang dialami DKI Jakarta, namun mengatakan bahwa proses reposisi sedang dipertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut.
Terpisah, Plt Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa 4.000 guru honorer yang direkomendasikan merupakan mereka yang direkrut antara tahun 2017 hingga Desember 2023. Mereka akan diberikan dapodik untuk mempermudah pendaftaran sebagai PPPK.
“Karena kan kita mengajukan ke Kemendikbud. Proses di Kemendikbud-nya, kalau kita bisa segera ajukan,” ungkap Budi. Selain itu, Budi juga menyebut bahwa seleksi KKI untuk tahun 2024 tidak memerlukan dapodik, dengan kuota 1.700 guru yang tersedia.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebelumnya membantah telah memecat ratusan guru honorer secara sepihak. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan pihaknya tengah melakukan penataan guru honorer.
“Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib,” kata Budi di Balai Kota DKI, Rabu (17/7). Budi mengatakan para guru honorer diangkat oleh kepala sekolah tanpa melalui proses seleksi yang jelas. Mereka digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Padahal, lanjut Budi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melarang satuan pendidikan untuk menerima guru honorer sejak 2017 lalu. Kendati demikian, beberapa sekolah tetap mengangkat guru honorer dan menggajinya dengan dana BOS.
Dalam konteks lain, kebijakan ‘cleansing‘ terhadap guru honorer di DKI Jakarta mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, yang menganggapnya tidak humanis. Dede menyoroti potensi kekurangan guru dan gangguan dalam proses belajar mengajar yang bisa timbul akibat kebijakan tersebut. (red)
