Aksaratimes.com I 11 Juni 2024 Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat kritik dari seorang pakar asing, setelah menerima konsesi tambang dari pemerintah Indonesia. Ian Wilson, seorang pengamat politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, mempertanyakan independensi PBNU dalam menerima konsesi tersebut.
Menurut Wilson, keputusan PBNU untuk menerima konsesi tambang dapat memunculkan keraguan terhadap independensinya, bahkan di kalangan anggotanya sendiri. Ia juga menyoroti potensi pemanasan internal terkait sikap terhadap lingkungan dan perubahan iklim.
Presiden Joko Widodo sebelumnya memberikan izin kepada organisasi keagamaan, termasuk PBNU, untuk mengelola tambang di Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 83A dari peraturan ini menetapkan izin tersebut.
Yahya Cholil Staquf, Ketua PBNU, mengapresiasi keputusan pemerintah sebagai langkah berani dan penting dalam memperluas pemanfaatan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat secara langsung. PBNU juga menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pengelolaan tambang dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasinya.
Namun, sikap PBNU ini menimbulkan kekecewaan di kalangan Nahdliyin. Asman Azis, seorang pegiat NU dari Kalimantan Timur, menyatakan kekecewaannya atas keputusan PBNU tersebut. Menurutnya, PBNU telah meninggalkan ajaran Gus Dur yang selama ini menjauhkan NU dari kekuasaan.
Puluhan warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menolak pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan. Wilson menambahkan bahwa seharusnya pemerintah tidak memberikan izin tersebut dan sebaliknya mengambil kebijakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Ia khawatir bahwa dengan memberikan konsesi tambang kepada organisasi keagamaan seperti NU, industri yang mencemari lingkungan akan diberikan legitimasi atas dalih agama.
Pemahaman Ormas
Ormas, singkatan dari organisasi kemasyarakatan, merujuk pada kelompok atau badan yang didirikan oleh warga negara Indonesia secara sukarela, berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, atau aspirasi, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Ormas memiliki beberapa ciri umum yang di antaranya adalah :
- Sifat Sukarela
Anggota bergabung secara sukarela tanpa paksaan. - Kesamaan Tujuan atau Kepentingan
Dibentuk berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, atau aspirasi tertentu. - Non-Profit
Biasanya tidak bertujuan mencari keuntungan secara finansial. - Berperan dalam Pembangunan
Berusaha berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program. - Berbasis Anggota
Bergantung pada partisipasi aktif dari anggotanya.
Ormas bisa memiliki berbagai bentuk dan fokus, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, dan lainnya. Contoh ormas besar di Indonesia termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat dan negara:
- Penyampaian Aspirasi
Ormas berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka sering menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. - Pengawasan Sosial
Ormas dapat berperan dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah, memastikan transparansi, dan mengadvokasi keadilan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. - Edukasi dan Peningkatan Kesadaran
Ormas sering melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu, seperti kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan lainnya. Mereka juga sering mengadakan pelatihan dan penyuluhan. - Pemberdayaan Masyarakat
Ormas berfungsi untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang meningkatkan kapasitas individu dan komunitas. Ini termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial, sehingga Ormas juga terlibat dalam Kegiatan ekonomi secara langsung walau tujuan nya non profit. - Pengembangan dan Penyebaran Informasi
Ormas membantu menyebarkan informasi penting kepada masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah, program bantuan, dan kesempatan pengembangan. - Pelayanan Sosial
Banyak ormas yang menyediakan berbagai layanan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan kesehatan, bantuan hukum, pendidikan, dan bantuan darurat, bahkan hingga ke pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan - Perlindungan Hak
Ormas berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak asasi manusia, hak pekerja, dan hak lingkungan. Mereka sering terlibat dalam advokasi dan kampanye untuk perubahan kebijakan. - Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Ormas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk pemilihan umum, kegiatan komunitas, dan proses pengambilan keputusan. - Promosi Nilai-Nilai Sosial dan Budaya
Ormas berperan dalam mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya, termasuk tradisi, bahasa, dan identitas lokal.
Dengan berbagai fungsi ini, ormas memainkan peran sangat penting dalam pembangunan sosial dan demokrasi di Indonesia, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan yang sama bertujuan mewujudkan kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial bagi kelompok masyarkat.(red)