Aksaratimes.com I 14 Juni 2024 Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045. Namun, ada kekhawatiran bahwa impian ini mungkin gagal tercapai, dan Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, menjelaskan bahwa untuk menghindari middle income trap, pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) per kapita Indonesia harus mencapai $7,500 AS pada tahun 2029. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebesar 6 persen diperlukan untuk mencapai target ini.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peluang Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 terbuka lebar. “Kalau kita bisa mencapai 7.500 dollar AS per kapita, maka window opportunity dalam 2025 ke 2029 mudah-mudahan membawa kita on track mencapai (GNI per kapita) 26.000 dollar AS ke atas pada 2045,” ujar Suharso dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (13/6/2024). Namun demikian, Suharso mengakui kekhawatiran bahwa target ini mungkin sulit tercapai jika GNI per kapita tidak mencapai $7,500 AS pada 2029.
Data Bank Dunia pada tahun 2022 menunjukkan GNI per kapita Indonesia hanya mencapai $4,580 AS, terdapat selisih sebesar $2,920 AS dari target yang ditetapkan Suharso. “Kalau ini enggak tercapai, kami khawatir, seperti kekhawatiran kita semua,” tambahnya. Suharso juga mengingatkan bahwa persaingan global akan semakin ketat dengan populasi dunia yang terus bertambah. Bappenas memproyeksikan jumlah penduduk dunia akan mencapai 9 miliar pada 2048, yang akan memperketat persaingan ekonomi antarnegara.
Meskipun ada kekhawatiran bahwa Indonesia mungkin gagal mencapai status negara maju pada tahun 2045, bonus demografi dan dominasi usia produktif yang didominasi oleh generasi Milenial dan Gen Z memberikan harapan prospek yang baik untuk masa depan. Jika pemerintah dapat memanfaatkan pertumbuhan dan usia produktif ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai target ekonominya.
Indonesia berada pada posisi yang unik dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan China, yang saat ini menghadapi krisis angka kelahiran dan penurunan populasi usia produktif. Di negara-negara tersebut, jumlah penduduk usia produktif mulai menurun, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial mereka. Sebaliknya, Indonesia memiliki populasi usia produktif yang besar, yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.
Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memperbaiki sistem kesehatan dan kesejahteraan untuk memastikan generasi muda Indonesia dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan negara. Dengan demikian, bonus demografi ini dapat menjadi aset berharga yang mendorong Indonesia menuju status negara maju dan menghindari jebakan pendapatan menengah.
Pemanfaatan optimal dari bonus demografi ini akan menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan Indonesia di masa depan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tetapi juga memperkuat posisinya di kancah global sebagai negara dengan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
Perkembangan Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Saat ini
Pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun hingga 31 Mei 2024, atau dua tahun sejak November 2022. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk 104 paket pekerjaan, di mana 25 paket di antaranya telah selesai dikerjakan, yang setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan.
Progres fisik pembangunan di lapangan menunjukkan bahwa IKN akan siap digunakan untuk upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, termasuk Kawasan Kantor Kepresidenan yang meliputi Kantor Presiden, Istana Negara, dan Lapangan Upacara, menunjukkan progres rata-rata mencapai 80 persen.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan kesiapan infrastruktur tersebut untuk acara utama pada tanggal 17 Agustus 2024. Pembangunan Kantor Presiden hampir mencapai 90 persen, sementara Istana Negara berada pada 70 persen. Lapangan Upacara telah dipersiapkan dengan tiang bendera setinggi 79 meter, serta persiapan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Barat serta Grande, semuanya diharapkan selesai tepat waktu.
Landasan Pacu Bandara VVIP IKN, yang memiliki panjang 2.200 meter, juga akan siap digunakan untuk tamu-tamu penting pada perayaan kemerdekaan. Secara keseluruhan, progres infrastruktur dasar Batch I IKN mencapai 84,9 persen, sedangkan Batch II mencapai 36-37 persen pada tanggal 6 Juni 2024.
Dengan begitu, sambil berupaya mencapai status negara maju, pemerintah terus mengalokasikan sumber daya untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti IKN berjalan sesuai rencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. (red)
