Dpc LBH BIB(bumi Indonesia bersatu) Bojonegoro makan Bersama Bupati ditengah Pandemi Covid-19 membicarakan pentingnya himbauan pemerintah.
(Aksaratimes.com)Social distancing hampir menjadi sajian utama berbagai media, di samping opsi “lockdown” yang lebih dipilih oleh negara tetangga Malaysia. Ya, Presiden Jokowi mengakui bahwa opsi lockdown tidak pernah ada dalam bayangannya mengingat efeknya yang lebih besar dibanding social distancing.
Upaya presiden Jokowi dalam menentukan keputusan antara lockdown dan social distancing,nakhirnya menciptakan diskusi di berbagai lini masa tentang pentingnya lockdown bagi pencegahan penyebaran virus dan belum disiplinnya warga Indonesia melakukan social distancing.
Istilah social distancing pun mereka kemukakan, yang sebenarnya hanya dimengerti oleh sebagian kecil kalangan. Maklum, istilah dalam bahasa Inggris memang kurang nasionalis sehingga sulit dicerna oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Mengutip dari NewScientist social distancing adalah perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi. Perilaku ini termasuk membatasi kontak sosial, pekerjaan dan sekolah di antara orang-orang yang tampaknya sehat, dengan maksud untuk menunda atau menekan penularan wabah.
Tidak terkecuali untuk kabupaten Bojonegoro juga dalam hal ini menerapkan social Distancing sebagaimana Surat edaran yang telah disampaikan oleh bupati Bojonegoro Anna Muawwanah pada Surat Edaran (SE) nomor 360/989/412.208/2020.imbuh Fatoni ketua DPC LBH BIB Bojonegoro.
Namun apa jadinya bila ternyata itu hanya sebuah himbauan yang berujung penindakan untuk pembubaran, tidak pandang siapa pun yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut akan dibubarkan paksa, tapi siapa yang berani bila Bupati Bojonegoro yang tidak mengindahkan surat edaran tersebut?
Terlepas beredarnya kabar bupati Bojonegoro berkumpul dengan banyak orang di rumah makan dengan melepas masker tersebut jika kita mengamati pola kehidupan warga indonesia yang sulit untuk di himbau untuk menjaga jarak tapi ada sisi baiknya, sisi baiknya adalah kebanyakan warga kita bila ada lingkungan sekitarnya terpapar covid-19 mereka sadar dan spontan melakukan lockdown mandiri pada dirinya sendiri, mungkin saja jika tidak ada yang berani membubarkan kepala daerah yang sedang tidak menerapkan social Distancing.
Namun yang paling penting adalah bagaimana mungkin kepala daerah berkumpul banyak orang kalau tidak membicarakan masalah politik?? Terlebih yang dibicarakan soal anggaran yang besar nilainya di tengah pandemi covid-19 tutur Fatoni ketua DPC LBH BIB bojonegoro(ft)