Bojonegoro -(Aksaratimes.com)
Agar mereka memiliki kualifikasi yang dibutuhkan di industri migas,” terang Ahmad Supriyanto Anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro saat rapat kerja dengan Tim Anggaran Daerah (TPAD) di ruang paripurna Gedung DPRD Bojonegoro, (19/8/2020).
Menurut Supriyanto, warga Bojonegoro selama ini terkendala masalah pada sertifikasi. Sehingga mereka banyak yang tidak terakomodir di proyek migas seperti Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) yang sedang berlangsung sekarang ini.
“Akibatnya untuk tenaga semi skill dan skill diisi orang dari luar Bojonegoro,” papar Politisi Partai Golkar itu.
Data yang dia miliki, dari 39 ribu pengangguran di Bojonegoro, baru 27% yang bekerja. Sedangkan proyek Gas JTB saat ini masih menyerap sekitar 2.700 tenaga kerja. Sementara kebutuhan tenaga kerja saat puncak konstruksi yang diperkirakan sampai akhir tahun ini akan mencapai 6.000 orang.
“Ini harus dipersiapkan Disperinaker Bojonegoro. Bagaimana warga memiliki sertifikasi migas agar bisa terlibat di proyek gas JTB, sehingga target penganggurang berkurang,” tandas anggota Komisi C itu.
Menanggapi itu, Kepala Disperinaker Bojonegoro, Welly Fritama menjelaskan, sekarang ini sedang menyusun format tentang pelatihan sertifikasi sesuai kebutuhan kerja di industri migas. Salah satunya menggandeng operator dan kontraktor migas yang melakukan kegiatan di Bojonegoro.
“Kami juga sudah koordinasi dengan PPSDM Migas Cepu untuk pemberian pelatihan sertifikasi. Pada prinsipnya mereka siap bekerja sama,” saut Welly.
Ditanya kapan pelatihan sertifikasi di PPSDM Migas Cepu akan dilaksanakan, Welly belum bisa memberikan kepastian. Karena anggaran untuk pelatihan tersebut belum dianggarkan dalam APBD 2020.
“Kalau kami tinggal tim anggaran. Jika pada P-APBD nanti dianggarakan ya akan kita laksanakan,” jawabnya.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro itu mengakui jika selama ini belum pernah menganggarkan untuk pelatihan sertifikasi migas. Pelatihan yang diberikan selama ini masih seperti las, teknik mesin, menjahit, sablon, painting, dan pengolahan hasil pertanian.
“Belum pernah ada anggaran untuk itu,” tambahnya.
Ketua TPAD Bojonegoro, Nurul Azizah menyampaikan pelatihan sertifikasi di PPSDM Migas Cepu untuk gelombang pertama akan dilaksanakan pada 24 Agustus, dan gelombang ke dua pada September 2020.
“Untuk sertifikasi migas ini pemkab sinergi dengan pihak ke tiga dan PPSDM Migas Cepu,” jelasnya. (Fatoni)
