Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi penyebab banjir di kota Surabaya. Aning menekankan pentingnya penanganan anggaran, kesetimbangan badan air, dan regulasi yang tegas untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus terjadi.
Aning mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah belum optimalnya alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur saluran air yang terkoneksi. Ia mencontohkan beberapa kawasan seperti Klampis, Manyar, dan Semolo yang masih belum memiliki saluran besar menuju sungai, meskipun anggaran Rp55 miliar telah disiapkan untuk tahun 2025.
“Semalam saya turun langsung dan banyak menerima aduan melalui WhatsApp. Masalahnya sama, infrastruktur belum terbangun. Contohnya di Jambangan, rumah pompanya terlalu jauh di Gunung Anyar,” ujar Aning kepada beritajatim, Kamis (26/12/2024).
Selain itu, ia menyebut kurangnya kesetimbangan badan air penerima yang menyebabkan banjir sulit diatasi. Aning menjelaskan bahwa badan air, baik di hulu maupun hilir, membutuhkan pengerukan mendalam untuk meningkatkan kapasitasnya. Namun, banyak titik badan air di Surabaya yang belum dinormalisasi, sehingga banjir terus berulang.
“Saat kita panggil BBWS dan Jasa Tirta, terungkap bahwa badan air di hulu memang membutuhkan pengerukan. Jika hulunya bermasalah, hilirnya seperti Surabaya pasti terdampak. Belum lagi banyak saluran sekunder dan tersier yang tertutup sedimen atau sampah, bahkan ada yang terhalang bangunan liar,” jelasnya.
Masalah terakhir adalah regulasi. Menurut Aning, Surabaya membutuhkan kebijakan yang tegas terkait alih fungsi lahan, termasuk pemberian sanksi kepada pengembang atau warga yang tidak memenuhi ketentuan pengendalian banjir saat membangun. Ia menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini harus segera diprioritaskan.
“Bapemperda DPRD Surabaya harus segera menaikkan Perda ini ke pansus. Sejak 2022, regulasi ini sudah dalam proses pendalaman, tetapi belum rampung. Keberanian membuat kebijakan tegas adalah kunci untuk menyelesaikan masalah banjir,” tegas Aning.
Ia mengingatkan bahwa masalah banjir adalah persoalan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia berharap anggaran, pengerukan badan air, dan regulasi dapat segera diprioritaskan untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat Surabaya. [asg/but]
