Bojonegoro (aksaratimes.com) Oktober 23, 2020
Menjadi momen menegangkan bagi para peserta calon perangkat Desa. Kompetisi akademis, politik, dan juga mental di adu di sini. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kompetisi ini selesai. Tes yang dilakukan pagi hari untuk tahap pertama, dilanjut ke tahap kedua bagi peserta yang lolos pada sore hari. Asiknya lagi, malam selepas isya’ nilai tertinggi langsung muncul. Juara telah terlihat pastinya.
Posisi yang diimpikan oleh banyak orang, jaminan kelayakan hidup, juga meningkatkan kewibawaan.
Namun bukan keseruan saja yang ada, karena memang kompetisi ini sangat erat berbau politik. Banyak sekali beredar info kejanggalan saat proses tes dilakukan. Seperti yang terjadi di salah satu Desa Kecamatan Balen. Pengakuan dari salah satu peserta mengatakan kurang adanya keterbukaan informasi dan hasil yang ganjil.
Ia megatakan, “Pertama, dipertemuan awal ada kesepakatan bahwa pengkoreksian dilakukan secara scan. Namun informasi yang saya dapat dilakukan secara manual. Kedua, Skor akhir yang ditampilkan langsung jumlah akumulasi dari tahap 1 dan 2. Tidak tahap pertahap baru dijumlahkan. Ketiga, yang dapat nilai tertinggi juga orang-orang yang dekat dengan perangkat Desa.”
Apakah KKN masih menjadi penyakit dalam kompetisi ini?
Menurut Ahmad Sholikin (Direktur Garis Surya) dan salah satu akdemisi muda Bojonegoro menyatakan, “Fenomena KKN atau semacamnya harus diberangus dalam setiap open recruitmen setiap jabatan publik. Karena menjadi salah satu kejahatan yang dampaknya besar bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, bila perangkat desa diisi orang-orang yang tidak kompeten dan hanya mengandalkan uang, pelaksanaan pemerintah desa akan terhambat dan tidak akan maju. Masa depan Indonesia pun tergadaikan. Orang-orang yang punya kualitas dan kapabilitas tidak punya kesempatan untuk maju sebagai perangkat desa, hanya karena tidak punya uang dan akses untuk melakukan KKN.”
“Kalau KKN terus terjadi di setiap pengisian perangkat desa, akibatnya desa diurus oleh orang-orang tolol sampai pensiun. Orang yang pintar dan punya kemampuan kalah dengan orang yang bisa KKN. Terlihat kecil memang, tapi dampaknya sangat besar.” Imbuh Ahmad.
Desa adalah demokrasi terpimpin yang paling kecil di negeri ini. Masyarakat desa sangat mengharapkan sifat kepemimpinan yang dekat dengan kepentingan rakyatnya. Tanpa adanya permainan, penyelewengan, maupun hal lain yang dapat merugikan dan mengurangi hak-hak rakyat. (Dalimun)
