by

Mempersiapkan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri Undang JPPR Jawa Timur Sosialisasikan Hak Masyarakat Sebagai Pemantau Pemilu

Aksaratimes.com| 15 September 2024. Kediri– Upayakan Pemilu yang sukses dan parsitipatif, Bawaslu Kabupaten Kediri Undang JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat) Jawa Timur untuk menjelaskan hak hak dan apa saja kewenangan dari masyarakat atas pemantauan diselenggarakan pemilu di Indonesia di Homestay cafe n resto rumah Jawa Kediri, Kamis, 15/9/2022.

Dihadiri perwakilan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kediri GP Ansor,Pemuda Muhammadiyah, Fatayat NU,PD Nasyatul Aisyiah, HMI, GMNI, IMM, PMII, IPNU, IPM, PPM, turut hadir dalam acara sosialisasi persiapan pemantauan pemilu 2024 tersebut.

Ali Mas’udi perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Kediri menegaskan “bahwa para peserta yang hadir disini adalah sebagai penerjemah dari pada MOU Bersama masyarakat khususnya kabupaten Kediri yang tidak bisa dipisahkan atas peran serta masyarakat dalam pengawas pemilu sesuai UU No 7 2017”, dalam moto Bawaslu “Membumikan pengawasan pemilu yang Persitipatif untuk pemilu 2024 yang lebih baik” tegasnya.

Beliau menambahkan bahwa memang agenda hari ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh bawaslu guna memberikan hak persitipasi masyarakat atas diselenggarakanya pemilu yang akan datang.

Disampaikan juga Dr. Amiq Fikriati M.Pd selaku Koordinator JPPR Provinsi Jawa timur menerangkan “bahwasanya untuk NGO, OKP, dan Ormas yang ada di kabupaten Kediri harap segera mendaftarkan kepada Bawaslu sebagai lembaga pemantauan pemilu , karena jika sudah terakreditasi di Bawaslu maka mereka sudah mendapatkan izin untuk melakukan pemantauan di tahapan tahapan pemilu, saya melihat respon positif dari Bawaslu Kabupaten Kediri hari ini dengan memfasilitasi masyarakat NGO, OKP ,dan ormas agar dapat berpartisipasi dalam tahapan pemantauan pemilu, dalam pengajuan persyaratan Pemantau Pemilu juga harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

Berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.

Bersifat independen.

Mempunyai sumber dana yang jelas.

Terakreditasi dari Bawaslu.

Untuk batas akhir pendaftaran pemantau pemilu adalah 7 hari sebelum pemungutan suara“, jelasnya

Lalu acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Saidatu Umah. (AG-RFQ)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed