Rumah Mewah Eks Anak Buah SYL Disita KPK, Sebagai Barang Bukti TPPU, Keluarga SYL juga ikut terancam Pasal TPPU

Aksaratimes.com I 20 Mei 2024 Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sebuah rumah mewah di Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Penyitaan ini terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka.

Penyidik KPK memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa rumah tersebut, milik mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsinta) Muhammad Hatta, telah disita. Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi hal ini pada Minggu (19/5). “Iya benar [disita],” ujarnya. Ali menambahkan bahwa rumah tersebut akan dijadikan barang bukti dalam kasus TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo. “Segera dijadikan barang bukti dalam perkara TPPU,” ungkapnya.

Proses penggeledahan dimulai sejak pukul 14.30 WITA. Selain rumah di Jalan Bumi Harapan, penyidik KPK juga menggeledah rumah lain yang diduga milik Hatta di Jalan Kelapa Gading, Parepare. Camat Bacukiki Barat, Ardiansyah, menyatakan bahwa penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan handphone dari rumah tersebut. “Kalau yang diamankan terkait dengan dokumen rumah dan ada beberapa handphone. Saya tidak dijelaskan handphone siapa,” katanya.

Read More

Selain menggeledah, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah penghuni rumah tersebut. “Kalau pihak keluarga yang dimintai keterangan ada tiga dua saudara Muhammad hatta dan satu ipar,” ungkap Ardiansyah. Ia menambahkan bahwa rumah tersebut selama ini hanya dihuni oleh keluarga Hatta. “Kalau tinggal tiga di sini. Yang tinggal disini ada orang tuanya juga. Sebelum ditetapkan tersangka, pernah Muhammad Hatta datang kesini,” ujarnya.

Ardiansyah juga menyebut belum mengetahui pasti apakah penggeledahan hanya dilakukan di satu lokasi atau ada tempat lain. “Belum saya ketahui (ada tempat lain) karena berdasarkan informasi dari penyidik kemungkinan beberapa waktu ke depan penyidik KPK akan kembali kalau ada di kecamatan kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan kemungkinan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) jika unsur kesengajaan terpenuhi. Ali Fikri menjelaskan, “Kalau TPPU ini ada uang hasil kejahatan dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis, baik itu misalnya dibelikan rumah, rumah itu kemudian diserahkan kepada keluarga inti atau siapa pun ada kesengajaan dan dia tahu rumah ini itu diperoleh dari kasus kejahatan, bisa dihukum? Bisa,” jelas Ali Fikri pada awal bulan ini.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap bahwa SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Penggunaan ini termasuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran bulanan kepada istri, pembelian mobil untuk anak, hingga membayar tagihan kartu kredit.

SYL, politikus Partai NasDem, didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan menerima gratifikasi sejumlah Rp40.647.444.494 selama periode 2020-2023. Tindak pidana tersebut dilakukan SYL bersama dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *