by

Sekdes Lakukan Hal Amoral, Warga Desa Tanon tuntut Kepala Desa Pecat Sekdes Segera.

Aksaratimes.com|17 Februari 2022, Kediri– Dampak berkelanjutan atas kejadian Sekdes Menghamili warganya sendiri memicu kemarahan masyarakat desa tanon, kalamata Papar, Kabupaten Kediri.

masyarakat meminta pemberhentian sekdes menjadi tugas utama hal yang dipikir Oleh kepala desa yang menjadi Pimpinan utama wilayah desa tanon.

Harianto, pemimpin aksi demo menyampaikan bahwa ini bukan maksud melengserkan sekdes,,,tapi masa iya sekdes yang menjadi representative pemerintah desa yang juga menjadi panutan masyarakat melakukan hal yang memalukan dan bisa dikatakan tidak bermoral menurut kita dengan menhamili warganya sendiri tanpa ikatan pernikahan.

moral sekdes menjadi isu utama dalam penyampaian aspirasi masyarakat desa tanon untuk mundur secara paksa.

sekilas kepala desa menerima agenda rapat dengar pendapat dengan warga untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah yang dilakukan sekdes desa tanon di balai desa tanon, Rabu 16 Februari 2022.

namun kepala desa tampak berkilah dan terkesan mengulur ulur untuk tuntutan warga agar pemberhentian sekdes dilakukan, dalih menunggu rekom bupati dan rekom usai proses yang dilakukan di kejaksaan kabupaten kediri melalui Datun menjadi Alasanya.


namun berdasarkan proses hasil laporan yang dikeluarkan inspektorat kabupaten kediri menyebutkan jelas bahwa sekdes desa tanon dinyatakan melanggar prinsip dasar sebagai aparatur sipil.

jika merujuk UU NOMOR 6 TAHUN 2014
Bagian Pertama
Perangkat Desa

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dan proses pemberhentianya disturb dalam Data Kedua

PP NOMOR 43 TAHUN 2014
Bagian Kedua
Perangkat Desa

Paragraf 3
Pemberhentian Perangkat Desa
Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Data Ketiga

PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu, Pemberhentian:

Pasal 5
(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
2) Perangkat Desa berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri; dan
c. Diberhentikan.
(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. Berhalangan tetap;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.(AG)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed