Aksaratimes.com | 06 September 2024. Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai transisi energi.
Dia pun mengungkapkan bahwa transisi energi membutuhkan anggaran hingga USD281 miliar atau setara Rp4.330 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan APBN 2024.
“Jumlah ini sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia,” ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang digelar di Jakarta International Center (JCC) pada Jumat (06/09/2024).
Sri Mulyani menyebut APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk mewujudkan transisi energi. Untuk itu, pemerintah terus mendorong berbagai pihak untuk berkolaborasi.
Bendahara negara tersebut menjelaskan pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi di Indonesia.
Selain itu, Pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon, di mana sejak 2018 hingga 2023 Indonesia telah menerbitkan sukuk senilai USD7,07 miliar.
Sri Mulyani turut menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pasar berbasis pembiayaan iklim melalui penetapan harga karbon. Mekanisme ini meliputi perdagangan emisi dan mekanisme non-perdagangan, seperti pajak karbon dan pembayaran berbasis hasil.
“Kami juga sedang menyiapkan regulasi teknis untuk melaksanakan perdagangan karbon lintas batas. Jadi kita perlu memastikan apa yang dapat dianggap sebagai kontribusi dari Indonesia, Singapura, Malaysia dan siapa yang harus membayar, dan berapa,” kata dia.
(red)
source:INews.id