Aksaratimes.com I 20 Juli 2024 Jakarta – Ketegangan di Bangladesh semakin meningkat. Para demonstran di Bangladesh menyerbu sebuah penjara di distrik tengah Bangladesh, Narsingdi, dan membebaskan ratusan tahanan pada Jumat (19/7).
Menurut laporan AFP, setelah membebaskan para tahanan, massa juga membakar penjara tersebut. “Saya tidak tahu jumlah tahanan tersebut, tetapi bisa mencapai ratusan,” kata seorang petugas polisi setempat yang tidak ingin namanya disebutkan.
Protes menentang kuota dalam pelayanan sipil ini telah menyebabkan 105 orang tewas. Sebagai respons, polisi Dhaka mengambil langkah darurat dengan melarang seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut.
“Kami telah melarang semua rapat umum, prosesi, dan pertemuan publik di Dhaka hari ini,” kata Kepala Polisi Habibur Rahman kepada AFP. Namun, langkah tersebut tidak berhasil menghentikan bentrokan antara polisi dan para demonstran di kota dengan populasi 20 juta jiwa tersebut.
Pemerintah setempat juga mencoba memblokir akses internet untuk menghambat organisasi yang melakukan protes, namun upaya tersebut juga tidak berhasil meredam amarah massa. “Protes kami akan terus berlanjut,” kata Sarwar Tushar, seorang demonstran yang mengalami luka ringan ketika aksi mereka dibubarkan paksa oleh polisi.
“Kami menginginkan pengunduran diri segera Sheikh Hasina. Pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan ini.” Bentrokan ini terjadi setelah protes damai dari mahasiswa yang selama berminggu-minggu menolak sistem kuota dalam penerimaan pekerjaan di sektor pemerintahan.
Para mahasiswa menuntut diberlakukannya skema berbasis prestasi.
Saat ini, pemerintah Bangladesh menerapkan sistem kuota yang mengalokasikan hingga 30% pekerjaan di sektor pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971. Menurut kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina dan merugikan mereka yang berprestasi.
Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina sempat menangguhkan sistem kuota ini setelah protes massal dari mahasiswa. Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan sistem kuota setelah keluarga veteran perang 1971 mengajukan petisi.
Indonesia perlu mengambil banyak pelajaran dari Bangladesh, di mana tatanan sosial saat ini semakin renggang antara sektor swasta dan layanan publik seperti pemerintahan. Di tengah gelombang PHK massal besar-besaran dimana-mana, situasi dan kondisi bisa semakin memburuk, bukan karena masalah ketersediaan kuota, tetapi karena ketimpangan yang dapat mengancam stabilitas. Dalam konteks situasi PHK besar-besaran seperti sekarang ini, pemerintah harus dapat segera memperbaiki ekosistem usaha dan mengatasi masalah ekonomi yang sedang terjadi.
Di tengah serbuan produk impor dan darurat perjudian online, ekonomi kelas menengah ke bawah sangat terdampak saat ini, sehingga itu dapat menimbulkan gesekan yang sama dalam tatanan sosial bila gap kesenjangan tidak segera di perbaiki. (red)
