Palestina akan Jauhi AS Usai Diveto, Kabinet Perang Israel Cekcok, dan Penyelidikan pelanggaran HAM di tepi barat

Aksaratimes.com I 23 April 2024 Jakarta – Presiden Palestina Mahmoud Abbas membuka kemungkinan untuk menjauhi Amerika Serikat setelah negara itu memveto usulan agar Palestina menjadi anggota tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Abbas menyatakan pertimbangan tersebut untuk memastikan perlindungan terhadap warga Palestina. “Kepemimpinan Palestina akan mempertimbangkan kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk memastikan perlindungan kepentingan rakyat kami, perjuangan kami, hak-hak kami,” kata dia pada Sabtu (20/4), seperti dikutip dari Wafa.

Selain itu, perang Israel semakin terpecah setelah para menterinya cekcok dan saling tuduh tengah membahayakan keamanan Israel di tengah agresinya ke Jalur Gaza Palestina.

Read More

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menuduh anggota Kabinet Perang Israel Benny Gantz mengancam keamanan karena menerima Presiden Palestina Mahmoud Abbas di rumahnya sekitar 2021 dan 2022 lalu. “Orang yang merugikan keamanan Negara Israel, yang mendorong konsep penahanan dan penyerahan kepada Hamas, membahayakan tentara, mendatangkan pekerja dari Gaza, membuka pos pemeriksaan di Tepi Barat, menutup tim tanggap darurat, dan menjadi tuan rumah. [Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas] di rumahnya, adalah Gantz,” ucap Ben-Gvir seperti dikutip Middle East Monitor, Selasa (22/4).

Di sisi lain, AS mengisyaratkan akan memberikan sanksi kepada sebuah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Tepi Barat, Palestina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengisyaratkan langkah-langkah tersebut ketika ditanya tentang laporan bahwa departemennya telah merekomendasikan pemotongan bantuan militer kepada sebuah unit Israel yang terlibat dalam insiden kekerasan di Tepi Barat.

Tuduhan-tuduhan tersebut muncul sebelum serangan pada tanggal 7 Oktober oleh Hamas di Israel selatan. Blinken mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi di bawah undang-undang yang melarang pengiriman bantuan militer kepada unit keamanan asing yang melanggar hak asasi manusia tanpa hukuman.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons negatif wacana pemberian sanksi oleh AS kepada unit militernya. Ia mengaku menentang wacana tersebut. “Dalam beberapa minggu terakhir, saya telah bekerja menentang pengenaan sanksi terhadap warga negara Israel, termasuk dalam percakapan saya dengan para pejabat senior pemerintah Amerika,” dia memposting pada Sabtu malam di platform media sosial X.

Situs web Axios, mengutip tiga sumber AS yang mengetahui masalah ini, melaporkan pada hari Sabtu bahwa Blinken diperkirakan akan mengumumkan sanksi terhadap batalion tersebut “dalam beberapa hari.”

Perkembangan terbaru ini terjadi ketika DPR AS pada hari Sabtu dengan suara sangat besar menyetujui rancangan undang-undang untuk memberikan bantuan darurat baru senilai $26 miliar kepada Israel.

Selain itu, ada berita tentang latihan serangan balik nuklir yang dipimpin oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Latihan ini sekaligus mengirimkan peringatan yang jelas kepada musuh-musuh Korea Utara, kata kantor berita negara KCNA pada Selasa (23/4).

Mengutip Reuters, KCNA melaporkan bahwa latihan tersebut melibatkan “unit roket ganda super besar” yang “mencapai sasaran pulau mereka” sekitar 352 kilometer (219 mil) jauhnya, kata laporan itu. Kim “menghargai tingkat akurasi dan serangan yang tinggi” dari roket-roket tersebut. (red)