Aksaratimes.com I 22 Juni 2024 Jakarta – Rumah subsidi yang tidak dihuni oleh pemiliknya di beberapa kompleks seperti Villa Kencana Cikarang menjadi sorotan belakangan ini. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama program rumah subsidi, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.
Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), menjelaskan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru dan sering terjadi di kota-kota besar. Harga rumah subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah cenderung membuat kompleks-kompleks perumahan berkembang ke pinggiran kota yang mencari harga tanah yang lebih murah.
Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti utilitas bangunan, akses transportasi yang memadai, serta keterlambatan pelayanan publik seperti listrik dan air juga menjadi faktor utama yang membuat masyarakat enggan menempati rumah subsidi mereka. Bambang menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pihak pengembang dengan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tersebut tepat waktu.
Mengenai keluhan bahwa penyaluran rumah subsidi tidak tepat sasaran ke MBR, Bambang menyarankan untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Meskipun ada kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan sistem untuk mendapatkan KPR subsidi (FLPP), proses seleksi dan verifikasi pengajuan KPR subsidi telah diatur dengan ketat. Developer yang terbukti melakukan kecurangan akan menghadapi konsekuensi berat seperti masuk dalam daftar hitam dan kehilangan akses untuk mendapatkan dukungan program tersebut di masa mendatang.
Bambang berharap pemerintah mendatang dapat membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan yang berfokus dalam menangani berbagai masalah terkait hunian rakyat. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian backlog perumahan dan memastikan bahwa saat Indonesia mencapai masa emasnya, seluruh warga negara sudah memiliki rumah yang layak sebagai hak dasar mereka. (red)