Aksaratimes.com I 11 Juni 2024 Jakarta – Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers, anggota DPR mengajukan pertanyaan mengenai potensi dampak layanan internet Starlink terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie, memberikan respons yang mengejutkan dengan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada Starlink.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyoroti pro dan kontra terkait peluncuran Starlink di Indonesia. Dia menanyakan sikap Kominfo terhadap masalah ini, terutama dalam konteks potensi kerugian bagi industri telekomunikasi nasional. Pertanyaan juga mencakup alasan mengapa Starlink tidak hanya dioperasikan di daerah terpencil (3T), serta apakah menara Base Transceiver Station (BTS) masih diperlukan.
Anggota Komisi I DPR dari F-PKS, Jazuli Juwaini, menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam kompetisi, termasuk dalam hal perpajakan dan perlindungan data nasional. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa investasi seperti Starlink bisa mengancam perusahaan lokal jika tidak ada fairness dalam persaingan.
Merespons pertanyaan tersebut, Menkominfo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada Starlink. Dia menegaskan prinsip kesehatan dan keadilan dalam hubungan bisnis antara penyelenggara layanan internet, serta berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan persaingan yang adil bagi semua penyelenggara layanan internet.
Budi Arie juga mengungkapkan bahwa Kominfo telah menerapkan dua persyaratan utama bagi Starlink, yaitu pendirian Network Operation Center (NOC) dan Customer Service (CS) di Indonesia. Dia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan akan terus dimonitor dan dievaluasi, dan bahwa jika Starlink tidak mematuhi kebijakan pemerintah, izinnya bisa dicabut.
Pernyataan Menkominfo ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika Starlink tidak mematuhi regulasi yang berlaku, serta sekaligus menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan adalah prioritas utama. (red)